Kusfitria: Demokrasi Bersih Menentukan Kualitas Kebijakan Publik

Demak – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (Datin) Bawaslu Kabupaten Demak, Kusfitria Marstyasih, memberikan pencerahan kepemiluan kepada mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta Program Studi di Luar Kampus Utama (PNJ PSDKU) Kampus Demak dalam kegiatan Kuliah Umum yang digelar di Kampus PNJ PSDKU Demak, Jalan Sultan Trenggono No. 61, Demak, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian setelah penyampaian materi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Demak yang sebelumnya menyoroti bahaya praktik politik uang dalam proses demokrasi. Dalam kesempatan itu, Kusfitria yang akrab disapa Pipit mengajak mahasiswa memahami keterkaitan erat antara kualitas demokrasi dan kebijakan publik yang dihasilkan pemerintah.

Menurut Pipit, demokrasi yang bersih dan berintegritas akan melahirkan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Sebaliknya, proses demokrasi yang diwarnai berbagai pelanggaran, termasuk politik uang, berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan rakyat.

“Demokrasi menentukan kebijakan publik, sementara kebijakan publik akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari fasilitas pendidikan hingga kesempatan kerja,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kualitas layanan publik yang dinikmati masyarakat saat ini tidak terlepas dari hasil proses politik dan demokrasi. Karena itu, masyarakat, khususnya generasi muda, perlu memiliki kesadaran untuk menjaga demokrasi agar berjalan secara jujur, adil, dan bermartabat.

Pipit menambahkan, apabila proses demokrasi berjalan timpang dan tidak berintegritas, maka dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai sektor. Akses terhadap sarana umum yang berkualitas maupun peluang memperoleh pekerjaan yang layak dapat menjadi terbatas karena kebijakan yang dihasilkan tidak berorientasi pada kepentingan publik.

Baca juga : Ketua Bawaslu Demak Edukasi Bahaya Politik Uang dalam Kuliah Umum di PSDKU PNJ Demak

Dalam forum tersebut, ia juga mendorong mahasiswa untuk tidak bersikap apatis terhadap persoalan demokrasi. Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sekaligus calon pemimpin masa depan.

“Mahasiswa bukan hanya pekerja masa depan, tetapi juga calon pengambil kebijakan. Karena itu, penting bagi mahasiswa untuk memahami proses demokrasi dan ikut mengawalnya agar menghasilkan kebijakan yang membawa kemajuan bagi masyarakat,” tegasnya.