Bawaslu Demak: Agama Harus Jadi Kompas Moral, Bukan Alat Politik

Demak – Agama harus menjadi landasan moral dalam berpolitik, bukan diperalat untuk meraih kekuasaan melalui eksploitasi identitas keagamaan. Politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) berpotensi memecah belah masyarakat serta menggerus nilai-nilai demokrasi. Politik seharusnya menjadi ruang untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan mempertajam perbedaan.

Pesan tersebut menjadi refleksi Bawaslu Kabupaten Demak terhadap pemikiran K.H. Hasyim Asy’ari, “Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan.”

Ketua Bawaslu Kabupaten Demak, Ulin Nuha, memandang bahwa nilai agama dan semangat nasionalisme semestinya berjalan beriringan dalam kehidupan demokrasi. Agama dapat menjadi sumber etika untuk membangun politik yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, sedangkan nasionalisme menjadi pengikat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

“Agama seharusnya menjadi kompas moral dalam berpolitik, bukan alat untuk memecah belah masyarakat. Perbedaan keyakinan dan pilihan politik tidak boleh dijadikan alasan untuk saling bermusuhan. Demokrasi harus memberi ruang bagi setiap warga negara untuk berbeda, sekaligus menjaga persatuan sebagai sesama anak bangsa,” ungkap Ulin Nuha.

Menurutnya, praktik politik yang mengeksploitasi sentimen agama dan identitas kelompok dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan yang lebih substantif, seperti kualitas kepemimpinan, integritas, program kerja, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Ulin Nuha menegaskan, menjaga demokrasi bukan hanya persoalan mengawasi prosedur dan tahapan pemilu. Lebih dari itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk menolak politik uang, manipulasi pilihan, penyebaran kebencian, serta praktik politik yang memanfaatkan perbedaan identitas demi kepentingan kekuasaan.

Pemikiran K.H. Hasyim Asy’ari yang diunggah pada Senin (12/10/2026) ini menjadi pengingat bahwa agama dan nasionalisme bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya dapat saling menguatkan untuk melahirkan kehidupan politik yang bermartabat, menjunjung nilai kemanusiaan, serta menjaga keutuhan bangsa.