Tingkatkan Tertib Administrasi, Bawaslu Gelar Sharing Knowledge Kearsipan Secara Daring

Demak – Dalam upaya meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan dokumen kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Demak melaksanakan kegiatan Sharing Knowledge Kearsipan yang diselenggarakan secara daring. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu untuk memperkuat tata kelola administrasi yang profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (23/06/2026)

Kegiatan yang diikuti oleh jajaran sekretariat dan pengelola arsip tersebut membahas berbagai aspek penting dalam pengelolaan arsip, mulai dari penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan arsip digital di tengah perkembangan teknologi informasi.

Ketua Bawaslu Demak Bawaslu Demak, Ulin Nuha menyampaikan bahwa arsip merupakan sumber informasi dan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan tugas lembaga. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan sistematis agar dokumen dapat ditemukan kembali dengan mudah saat dibutuhkan.

“Arsip bukan sekadar kumpulan dokumen, tetapi merupakan rekam jejak pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai semakin memahami pentingnya pengelolaan arsip yang baik sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, peserta juga berbagi pengalaman terkait pengelolaan arsip di masing-masing unit kerja, termasuk tantangan yang dihadapi dalam proses digitalisasi dan penataan dokumen, melalui aplikasi Srikandi.

Kegiatan ini menjadi sarana untuk saling bertukar informasi dan praktik terbaik guna meningkatkan kualitas layanan administrasi di lingkungan Bawaslu.

Melalui Sharing Knowledge Kearsipan ini, Bawaslu Demak berharap dapat terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan sehingga tercipta administrasi yang tertib, efektif, dan efisien.

Pengelolaan arsip yang baik diharapkan mampu mendukung kinerja pengawasan serta memperkuat akuntabilitas lembaga dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan dan demokrasi.