Lima Pimpinan Bawaslu Demak Serentak Turun ke Sekolah Berikan Pendidikan Politik

Demak – Lima pimpinan Bawaslu Kabupaten Demak secara serentak turun ke lapangan untuk memberikan pendidikan politik kepada peserta didik baru di lima sekolah menengah yang sedang melaksanakan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), Rabu (15/7/2026). Kegiatan yang berlangsung pada waktu yang sama tersebut membuat seluruh pimpinan Bawaslu Demak berbagi tugas dengan didampingi kepala subbagian dan staf di masing-masing lokasi.

Lima sekolah yang menjadi sasaran kegiatan tersebut yakni MA Fathul Huda Sidorejo, Kecamatan Sayung, SMK Al Madina Botorejo, Kecamatan Wonosalam, MA As Samaniyah Temuroso, Kecamatan Guntur, SMK Al Amin Bonang, serta MA Miftahul Ulum Weding, Kecamatan Bonang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Demak, Ulin Nuha, mengatakan bahwa kepercayaan sekolah-sekolah untuk menghadirkan Bawaslu sebagai narasumber dalam kegiatan MPLS merupakan bentuk apresiasi sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap peran Bawaslu dalam membangun budaya demokrasi sejak dini.

"Kesediaan sekolah menerima Bawaslu merupakan salah satu bukti kepercayaan publik kepada lembaga kami. Kepercayaan tersebut harus dijawab dengan memberikan pendidikan politik yang berkualitas kepada para pelajar sebagai calon pemilih dan pengawas partisipatif di masa depan," ujar Ulin.

Ia menjelaskan, momentum MPLS dimanfaatkan tidak hanya untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya demokrasi dan kepemiluan, tetapi juga memperkuat sinergi kelembagaan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan masing-masing sekolah. Kerja sama tersebut diharapkan menjadi landasan dalam mengembangkan pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif secara berkelanjutan.

Menurut Ulin, pelajar sebagai pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas demokrasi di masa mendatang. Oleh karena itu, mereka perlu dibekali pemahaman mengenai pentingnya menggunakan hak pilih secara cerdas, menolak politik uang, tidak mudah terpengaruh hoaks, serta berani berpartisipasi dalam mengawal jalannya pemilu yang jujur dan adil.