Bawaslu Jadikan Momentum Hari Kebangkitan Nasional Sebagai Penguat Semangat Persatuan dan Pengabdian

Demak – Semangat persatuan dan pengabdian dalam menjaga demokrasi yang jujur, damai, dan bermartabat mewarnai Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 yang digelar Bawaslu Kabupaten Demak di halaman kantor setempat, Rabu (20/05/2026).

Upacara berlangsung khidmat dan diikuti seluruh jajaran sekretariat serta anggota Bawaslu Demak. Anggota Bawaslu Demak, Kusfitria Marstyiasih yang bertindak sebagai pembina upacara membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang menegaskan bahwa Kebangkitan Nasional merupakan proses dinamis yang harus mampu menyesuaikan diri dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa.

Dalam amanat tersebut juga disampaikan bahwa tantangan bangsa saat ini telah bergeser dari menjaga kedaulatan teritorial menuju penguatan kedaulatan informasi dan transformasi digital.

Selaras dengan hal itu, Kusfitria Marstyiasih atau yang akrab disapa Pipit menyampaikan bahwa momentum Hari Kebangkitan Nasional  tahun ini yang bertemakan “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara", perlu dijadikan penguat semangat persatuan dan pengabdian dalam menjaga demokrasi agar tetap jujur, damai, dan bermartabat demi masa depan generasi penerus bangsa. “Tema  ini mempresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui pelindungan para tunas bangsa, juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat” tegas Pipit.

Baca juga : Bawaslu Demak Sambut Hangat Kedatangan Kasek Baru

Pipit juga mengajak seluruh jajaran Bawaslu untuk terus menanamkan nilai integritas, tanggung jawab, dan keberanian dalam mengawal suara rakyat serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Suasana penuh khusyuk turut terasa saat doa bersama dipanjatkan. Jajaran Bawaslu Demak memohon agar senantiasa diberikan amanah dan kekuatan dalam menjalankan tugas, serta dijauhkan dari segala bentuk kecurangan, politik uang, fitnah, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mencederai demokrasi.