Bawaslu Demak Targetkan Kategori Informatif di Mata Komisi Informasi

Demak — Bawaslu Kabupaten Demak terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dengan menargetkan predikat Informatif dari Komisi Informasi (KI) pada evaluasi mendatang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Demak, Kusfitria Marstyasih, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sharing Knowledge bertema keterbukaan informasi publik, Rabu (15/04/2026).

Dalam paparannya, Kusfitria mengungkapkan bahwa selama tiga tahun berturut-turut Bawaslu Demak telah meraih kategori Informatif dari Bawaslu RI. Namun, jika mengacu pada standar penilaian Komisi Informasi, capaian tersebut masih berada pada kategori “menuju informatif”.

“Tiga kali berturut-turut Bawaslu Demak memperoleh kategori Informatif di Bawaslu RI, namun dalam standar KI masih kategori menuju informatif,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus berbenah, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan informasi kepada publik. Menurutnya, semangat jajaran sekretariat dalam mengembangkan kapasitas melalui kegiatan seperti Sharing Knowledge sudah baik, namun perlu diiringi dengan peningkatan implementasi di lapangan.

Kusfitria mengimbau agar seluruh jajaran lebih fokus dan progresif dalam memperkuat sistem pelayanan informasi publik, mulai dari pengelolaan data, respons terhadap permohonan informasi, hingga publikasi yang transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan semata-mata untuk mengejar predikat atau kategori penilaian. Namun, hal tersebut merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu.

“Dengan keterbukaan informasi yang baik, kepercayaan publik akan meningkat. Selain itu, ini juga dapat meminimalisir potensi laporan pelanggaran maupun sengketa proses dalam penyelenggaraan pemilu,” tegasnya.

Melalui komitmen tersebut, Bawaslu Demak optimistis dapat meraih predikat Informatif dari Komisi Informasi pada evaluasi berikutnya, sekaligus memperkuat peran kelembagaan sebagai pengawas pemilu yang transparan, profesional, dan akuntabel.