BAWASLU DEMAK, LAUNCHING IKP PILKADA 2020 RAWAN SEDANG
|
DEMAK – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Demak melaunching IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) Pilkada tahun 2020 pada Sabtu, (14/03/2020) malam di Rumah Makan Tanah Jawa, Jl. Pemuda, Demak. Kegiatan launcing tersebut dihadiri Bupati Demak yang diwakili Kesbangpol, KPU, Forkompimda dan stakeholder terkait lainnya. Kegiatan launching itu juga dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Anik Sholihatun.
Ketua Bawaslu Kabupaten Demak, Khoirul Saleh dalam sambutannya menandaskan IKP di susun berdasarkan riset dan merupakan modal untuk meneropong hal-hal yang mungkin terjadi kerawanan pada PilBub Demak 2020.
“Bawaslu berharap potensi pelanggaran bisa di cegah oleh Bawaslu beserta pemangku kepentingan” tegasnya.
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Anik Sholihatun yang menjadi narasumber mengatakan pentingnya Indeks Kerawanan Pemilu dalam rangka mendeteksi dini potensi pelanggaran serta kerawanan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak dari segala bentuk potensi kerawanan, sehingga dapat diantisipasi, diminimalkan dan dicegah.
IKP Pilkada 2020 di Kabupaten Demak berdasarkan hasil analisis penelitian memperoleh skore 49,80%. Skore tersebut ditetapkan ke dalam 6 level IKP 2020 ini, angka tersebut menunjukkan dalam kategori level sedang. Meski demikian, secara fluktuatif di sejumlah kebupaten/kota lain memperoleh skore berbeda mengingat dinamika electoral di sejumlah daerah beragam.
Secara rata-rata Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2020 berada di angka 51,02 % dengan level sedang. Sementara, Kabupaten Kendal dan Purworejo memperoleh kategori level tinggi dengan skore 65, 33% dan 57,38%. Dari hasil tersebut ada empat dimensi besar yang menggaris bawahi dalam menganalis hasil penelitian IKP ini yakni, Konteks Sosial dan Politik, Pemilu Bebas dan Adil, Kontestasi dan dimensi Partisipasi Pemilih.
Selain itu, adanya IKP ini dapat digali, diproses dan dirumuskan sehingga memberikan informasi yang valid secara keilmuan agar dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program dan strategi dalam konteks pengawasan serta pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 nanti.
