Bawaslu Demak Launching Desa Bedono Sebagai Desa Anti Politik Uang

Demak - Setelah mengembangkan delapan Desa pengawasan (Dawas) dan Desa anti politik uang (Dapu) di tahun 2021. Tahun 2022 tepatnya, Rabu (16/02/ 2022) Bawaslu Kabupaten Demak kembali melaunching Desa Bedono sebagai Desa anti politik uang. Kegiatan diawali dengan rapat koordanasi Dawas dan Dapu yang dihadiri oleh Kesbangpol Kabupaten Demak, Perwakilan Camat Sayung dari Kasi Tata Pemerintahan, Sekretaris Desa Bedono, dan tokoh masyarakat Desa Bedono.

Kepala Desa Bedono, Agus Salim tidak bisa menyambut langsung karena bersamaan dengan kegiatan musrengbang di Kecamatan Sayung namun di akhir kegiatan, dia memberikan apresiasi kepada Bawaslu Kabupaten Demak.

Pengembangan Desa anti politik uang ini merupakan bagian dari upaya penguatan pengawasan partisipatif untuk menghadapi Pemilu serentak Tahun 2024. Sebagaimana diketahui, praktek politik uang dalam sebuah Pemilihan ataupun Pemilu masih menjadi tren issu untuk memikat hati suara rakyat. Bawaslu Demak merasa bertanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tentang bahaya politik uang, sehingga mengetahui dan bersedia berperan aktif dalam pengawasan.

“Kita harus berani katakan tidak pada money politics, " tegas Khoirul Saleh, Ketua Bawaslu Demak dalam sambutannya.

Sementara itu Sekdes Bedono, Aslor yang mewakili Kepala Desa, dalam sambutannya menghimbau kepada peserta agar menyebarkan hasil rakor ini kepada warga yang lain, sehingga masyarakat paham akan bahaya politik uang dalam sebuah Pemilu.

Demikian juga dari Kasi Tata Pemerintahan, Puji Prasetyaningtias yang merasa prihatin dengan maraknya politik uang lebih-lebih ketika Pemilihan Kepala Desa. Dia berharap kegiatan Bawaslu ini bisa membawa pengaruh positif bagi warga Demak yang pada akhir Tahun 2022 akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.

“Yang mendasar dari politik uang itu ada di Pilkades,” papar puji prasetyaningsih di tengah kegiatan rakor.

Anggota Bawaslu Demak Ulin Nuha mengatakan, musuh demokrasi adalah politik uang.

"Ini merupakan upaya Bawaslu memberikan edukasi tentang pengawasan dan bahaya politik uang, sehingga masyarakat lebih aware dan perduli dalam pengawasan Pemilu," kata Ulin.

Sementara, Kesbangpol yang diwakili oleh Heri Sukoco berpesan pada masyarakat Bedono untuk mampu melawan politik uang, walaupun pahit.

Rakor Dawas dan Dapu tampak gayeng, pasalnya peserta banyak yang menanggapi paparan Bawaslu dan kesbangpol yang menjadi narasumber. Ada yang pesimis karena banyak pelaku politik uang yang tidak tersentuh hukum, namun ada yang antusias sampai mengharap agar Bawaslu Demak juga ikut dalam memecahkan solusi politik uang di Pilkades, bahkan berlebihan karena adanya politik uang diasumsikan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat.

Bawaslu Demak menjelaskan tentang betapa rumitnya pembuktian pelanggaran politik uang, sehingga ketika ada politik uang diperlukan sinergitas, kesadaran dan kerja sama di antara semua pihak merupakan langkah terbaik untuk memeranginya.(Em.ade, 22/AS).