Bawaslu Demak Gaungkan Pesan Nasionalisme: Pribumi Sejati Adalah Mereka yang Membela Bangsa, Bukan Menggerogotinya
|
Demak — Nasionalisme tidak cukup hanya diucapkan melalui slogan, simbol, ataupun upacara kebangsaan. Nasionalisme harus dibuktikan melalui tindakan nyata, terutama dengan menjaga keutuhan bangsa, melawan korupsi, serta mempertahankan nilai-nilai demokrasi.
Pesan tersebut disampaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Demak melalui unggahan kutipan Laksamana Muda TNI Jahja Daniel Dharma yang dipublikasikan di akun media sosial resmi Bawaslu Demak, Senin (16/11/2026).
Dalam kutipan tersebut tertulis:
"PRIBUMI ADALAH ORANG YANG MEMPERTAHANKAN DAN MEMPERJUANGKAN BANGSA INDONESIA. SEMENTARA ITU, NON-PRIBUMI ADALAH ORANG YANG MELAKUKAN KORUPSI."
Kutipan tersebut mengandung pesan moral yang kuat tentang pentingnya menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Pesan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kecintaan terhadap Indonesia tidak bisa diukur hanya dari identitas atau asal-usul seseorang, melainkan dari kontribusi dan perilakunya terhadap bangsa dan negara.
Dalam konteks kehidupan demokrasi, menurut Ketua Bawaslu Demak Ulin Nuha, korupsi merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan publik. “Praktik tersebut tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan melemahkan fondasi demokrasi,” tutur Ulin.
Ulin menilai tindakan yang mencederai demokrasi—seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi suara, serta praktik-praktik lain yang merusak integritas penyelenggaraan pemilu—merupakan ancaman nyata bagi cita-cita Indonesia sebagai negara demokratis.
Melalui pesan edukatif tersebut, Bawaslu Demak mengajak masyarakat untuk memahami bahwa membesarkan Indonesia bukan sekadar membanggakan identitas kebangsaan, tetapi juga berani menjaga kejujuran, melawan korupsi, dan tidak membiarkan demokrasi diperdagangkan demi kepentingan sesaat.
Bagi Bawaslu, semangat tersebut sejalan dengan pentingnya membangun pengawasan partisipatif. Masyarakat bukan hanya menjadi pemilih yang memberikan suara setiap lima tahun, melainkan juga harus menjadi bagian dari kekuatan yang menjaga proses demokrasi tetap jujur, adil, dan berintegritas.
Sebab, demokrasi tidak akan tumbuh sehat apabila masyarakat memilih diam ketika melihat kecurangan. Demokrasi juga tidak akan kuat jika jabatan dijadikan alat untuk memperkaya diri dan kekuasaan dipakai untuk mengorbankan kepentingan rakyat.
Penulis : Mudlo'af
Foto : Moh Hasan Saeful Rijal
Editor : Heni Ernawati