Bawaslu Demak Aktif Ikuti Literasi “Pojok Pengawasan”, Perkuat Pemahaman Sengketa Hasil Pemilu di MK

Demak – Bawaslu Kabupaten Demak menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan aktif mengikuti kegiatan literasi “Pojok Pengawasan” yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperdalam pemahaman kepemiluan, khususnya terkait peran pengawasan dalam proses sengketa hasil pemilu.  (Senin, 04/05/2026)

Moh. Amin, ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa “Pojok Pengawasan” merupakan jembatan antara masyarakat dan penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu. Melalui forum ini, masyarakat tidak hanya memperoleh literasi kepemiluan, tetapi juga dapat terlibat dalam diskusi yang konstruktif mengenai berbagai isu strategis pemilu.

Tema yang diangkat dalam kegiatan tersebut adalah urgensi hasil pengawasan Bawaslu dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Menurut anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nur Kholiq, sebagai keynote speaker, tema ini sangat penting karena dari pemilu ke pemilu, Jawa Tengah hampir selalu menghadapi sengketa hasil yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks tersebut, keterangan Bawaslu menjadi salah satu bahan penting yang dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam mengambil keputusan. Karenanya  pemahaman terhadap aspek ini perlu terus diperkuat. “Bawaslu itu mata dan telinganya MK”  tutur  Nur Kholiq.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Muslim Aisha dari KPU, Diana Ariyanti selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, serta Saefudin Juhri dari Bawaslu Kabupaten Pemalang. Kehadiran Saefudin memberikan perspektif praktis, mengingat Bawaslu Pemalang memiliki pengalaman langsung dalam memberikan keterangan pada sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Ulin Nuha, Ketua Bawasalu Demak berharap melalui kegiatan ini, Bawaslu Demak, semakin siap dalam menghadapi dinamika sengketa hasil pemilu, sekaligus mampu memperkuat kualitas pengawasan yang akuntabel dan berintegritas.