Rakor Perencanaan Anggaran, Bawaslu Demak Harap Perhatikan Skala Prioritas

Demak – Ketua Bawaslu Kabupaten Demak, Khoirul Saleh, S.Sos.,MH., secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu di Aula Kantor Bawaslu Demak, Jum’at (8/7/2022). Rakor ini akan membahas dan menentukan arah kebijakan ke depan atas evaluasi pelaksanaan kegiatan yang sudah dimulai sejak Januari 2022.

“Banyak atau sedikitnya anggaran yang ada diharapkan cukup dan tidak mengurangi fungsi pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu sampai akhir tahun 2022,” Jelas Ketua Bawalu Demak dalam kegiatan yang diikuti para staf pelaksana.

Selanjutnya Kepala Sekretariat Bawaslu Demak, Yanto Mulyanto, S.Sos.MM., mengingatkan dalam proses perencanaan anggaran pemilu dan pilkada serentak dibutuhkan perencanaan, persiapan, kesiapan, dan sinergi bersama sehingga bisa maksimal untuk dilaksanakan.

Sebagai informasi, berkaitan penambahan program dan anggaran nasional yang baru dengan kode 6661 juga sudah dilakukan pembahasan di rapat pleno antara kepala sekretariat dan komisioner Bawaslu Demak.

“Untuk tahun 2022 ada 15 kegiatan yang telah dilaksanakan dari total 20 kegiatan, dan kegiatan yang belum terlaksana sudah ditentukan jadwalnya,” Ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kabag Administrasi, Bashori, S.H., S.T., M.M., menjelaskan terkait anggaran pengawasan tahapan pemilu. Anggaran pengawasan tahapan kontruksinya ada dua, pertama anggaran 6661 untuk dukungan tahapan dan anggaran 6662 untuk eksekusi tahapan pengawasan. Namun, perlu diketahui anggaran prioritas nasional itu makanisme revisi sangat dibatasi, bahkan hampir tidak ada, kecuali Bawaslu RI nanti mengusulkan ke Bappenas.

“Bahwa dalam perencanaan program dan anggaran harus ada skala prioritas supaya pelaksanaannya bisa lebih maksimal,” Katanya.

Selain itu, sambung Bashori, perlu mengantisipasi mulai dari proses input atau perencanaannya sampai pada proses pelaksanaan kegiatan supaya outputnya jelas sehingga proses audit aman dan tidak ada temuan.

Untuk itu, Bashori berharap, bedakan antara kebutuhan, keinginan, dan petakan yang dibutuhkan dalam mengawal setiap tahapan pengawasan pemilu nanti. (as).