Bawaslu Demak Ajak Mahasiswa UIN Kudus Jadi Garda Pengawasan Partisipatif
|
Demak – Pengawasan demokrasi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilu. Keterlibatan masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, menjadi elemen penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas.
Pesan tersebut mengemuka dalam audiensi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kudus yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE) dengan Bawaslu Kabupaten Demak, Kamis (12/11/2026). Sebanyak 20 mahasiswa hadir untuk menggali informasi seputar kepemiluan, khususnya tugas dan strategi pengawasan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu.
Kedatangan mahasiswa diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Demak, Ulin Nuha, didampingi Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H), Wiwit Puspitasari.
Dalam kesempatan tersebut, Wiwit menjelaskan bahwa tugas Bawaslu tidak berhenti pada pengawasan saat tahapan pemilu berlangsung. Bawaslu memiliki tiga fungsi penting, yakni pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu.
Menurutnya, pada masa non-tahapan, Bawaslu tetap menjalankan peran strategis dengan memperkuat langkah-langkah pencegahan. Upaya tersebut dilakukan melalui pendidikan politik, sosialisasi pengawasan partisipatif, serta penguatan kerja sama dengan berbagai lembaga dan elemen masyarakat.
"Pengawasan pemilu bukan hanya soal menemukan dan menangani pelanggaran. Lebih dari itu, bagaimana membangun kesadaran bersama agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini," jelas Wiwit.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Demak, Ulin Nuha, secara khusus mengajak mahasiswa untuk tidak sekadar menjadi penonton dalam proses demokrasi. Mahasiswa diharapkan mengambil peran nyata sebagai pengawas partisipatif di tengah masyarakat.
Ulin menegaskan, luasnya wilayah Kabupaten Demak menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan cakupan 14 kecamatan dan 249 desa, pengawasan tidak mungkin berjalan optimal jika hanya mengandalkan jajaran Bawaslu.
"Demak yang terbagi dalam 14 kecamatan dan 249 desa tentu tidak bisa terjangkau pengawasan Bawaslu sampai ke sudut-sudut wilayahnya kalau tidak ditopang oleh pengawas-pengawas partisipatif," tutur Ulin Nuha.
Ia berharap mahasiswa IMADE dapat menjadi bagian dari kekuatan masyarakat yang ikut mengawal demokrasi. Sebagai kelompok intelektual muda, mahasiswa memiliki ruang strategis untuk menyebarluaskan informasi kepemiluan, membangun kesadaran politik masyarakat, sekaligus mendorong keberanian publik dalam mengawasi jalannya proses demokrasi.
